oleh

Gonjang – Ganjing Program Magang Taiwan

-Headline-232 views

WartaIndustri – Jakarta, Kasus ekspolatisi pelajar atau mahisiswa kerap kali terjadi, beberapa kasus seperti Program kuliah magang ratusan mahasiswa Indonesia di Taiwan yang diduga ada unsur kerja paksa disebut organisasi untuk pekerja migran, Migrant Care memiliki modus perdagangan manusia.

Praktik kuliah-magang di Taiwan yang melibatkan ratusan mahasiswa Indonesia ini telah berjalan selama sekitar satu tahun mulai tahun ajaran 2017/2018.

Skema bernama Industry-Academia Collaboration digagas Kementerian Pendidikan Taiwan dan dapat diikuti siswa SMA dan sederajat di Indonesia dan sejumlah negara di Asia Tenggara dan Australia.

Para mahasiswa sebagian diberangkatkan ke Taiwan melalui para agen dan melalui modus seperti inilah yang dicurigai Migrant Care ada unsur perdagangan manusia.

“Kita melihat ini trafficking ya, tapi dengan modus pengiriman mahasiswa magang. Sebenarnya, ini sudah lama sekali modus seperti ini,” ungkap Anis Hidayah, ketua pusat studi migrasi Migrant Care, kepada awak media, Jumat 4 Januari 2019.

Anis mengatakan yakin praktik ini perdagangan manusia karena terjadinya overtime alias jam kerja melewati peraturan dan gaji yang tidak standar.

“Ketiga, unsur eksploitasinya masuk, kemudian yang keempat, bahwa ada penipuan di banyak proses. Yang kelima, tentu keuntungan besar oleh para pemainnya,” jelasnya.

Menurut Anis, kasus serupa pernah terjadi beberapa tahun yang lalu di Malaysia dengan tawaran edukatif dijadikan kedok perdagangan manusia.

“Itu dimanfaatkan, karena ini dilihat reguler, potensinya ada, jaringan trafficking itu kan melihat supply dan demand juga,” tutur Anis.

Sementara itu Sutarnis, ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Taiwan mengatakan mereka sudah lama mengamati program kuliah-magang tersebut setelah mendapat sejumlah keluhan dari peserta program.

“Jadi ini adalah program mandiri, program ini tanpa beasiswa, walaupun ada 1-2 universitas yang menyediakan beasiswa terbatas,” tutur Sutarsis.

“Mereka harus membiayai biayanya sendiri dengan bekerja atau magang. Jadi ini adalah kuliah S1 (sarjana) di mana skema pembiayaannya adalah mandiri, dengan cara siswa itu bekerja di industri.”

“Yang kami tahu bahwa detil mengenai biaya hidup, biaya kuliah, kemungkinan mereka akan bekerja, berapa jam (kerja), setiap jamnya itu penghasilannya berapa, itu, di awal mereka datang tidak banyak yang paham, bahkan mayoritas tidak paham,” jelas Sutarsis terkait hasil temuannya sejauh ini.

Aspek finansial banyak dikeluhkan peserta program, yang sebagian besarnya berasal dari kalangan kurang mampu.

Selain ketidaksiapan finansial, menurutnya, keluhan lain yang diungkapkan antara lain ketidaksesuaian industri perusahaan tempat magang dengan program studi yang diambil, kelebihan jam kerja, serta skema gaji yang diberikan perusahaan.

“Karena mereka mayoritas melalui agen (perantara), dan agen ini kami lihat banyak yang tidak kredibel, artinya banyak janji-janji dari mereka itu kadang kala tidak sesuai,” ungkap Sutarsis yang tengah menempuh studi doktoral di National Central University, Taiwan.

Sayangnya, sebagian besar mahasiswa tak membuat perjanjian hitam di atas putih dengan agen-agen pendidikan yang menjadi perantara.

“Tidak ada kesepahaman yang tertulis atau perjanjian, item-item ketentuan apa saja yang detil mengenai pelaksanaan program magang-kuliah dan kerja ini,” ujarnya.

“Sehingga ya itu tadi, mudah untuk ‘dimainkan’ untuk kepentingan yang menguntungkan pihak tertentu.”

Muhajir Effendy : Magang di Taiwan Ilegal 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendy memastikan bahwa kerja sama yang ada bukan dalam tatanan antar pemerintah karena kebijakan Indonesia yang mengakui satu Cina.

“Kalau SMK itu kita hanya magang di beberapa negara, dan itu resmi, ke Jerman, Belanda, Korea, Jepang, Cina. Tetapi Taiwan enggak, karena kan kita terikat dengan kebijakan One China Policy,” ujar Muhajir kepada awak media, Kamis 3 Januari 2019.

One China Policy adalah kebijakan yang diterapkan pemerintah Cina, yang tidak mengakui Taiwan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat dari Cina. Sejauh ini, Indonesia hanya menjalin kerjasama ekonomi dengan Taiwan.

“Ya itu berarti kan nggak resmi,” lanjut Muhajir saat ditanya terkait adanya pemerintah daerah yang menjalin kerjasama dengan kampus-kampus di Taiwan.

Ketua STIKOM Bali : Program Magang Solusi Efektif   

Disisi lain, Dadang Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIKOM) Bali mengatakan bahwa persoalan magang para siswa dan mahasiswa indonesia ke Taiwan menurutnya semua itu pasti ada resikonya.

“Program magang adalah pilihan menarik bagi generasi muda Indonesia ditengah-tengah kesulitan akses untuk kuliah di dalam negeri dengan alasan klasik finansial,” tututrnya lewat pesan singkat Whatsapp kepada redaksi WartaIndustri.com, Minggu 6 Januari 2019.

Menurut Dadang di Taiwan kesempatan untuk kuliah sambil magang itu hal yang positif, jika mereka mendapatkan honor atau income yang diperoleh bisa membiayai kuliah sekaligus menabung untuk masa depan dirinya kelak. Hal inilah menarik bagi generasi muda khususnya para lulusan SLTA atau sederajat.

Adapun resiko yang selama ini terjadi adalah tidak sesuainya antara bidang kuliah dengan magang. Dadang juga menuturkan lebih baik menyesuaikan antara program kuliah dan program magang antara kedua belah (pemerintah Indonesia dan pemerintah Taiwan).

“Hal tersebut seharusnya dilakukan karena walau tidak ada hubungan diplomatikn tapi-kan ada hubungan dagang, “ungkapnya.

Dadang berharap pemerintah Indonesia lebih jernih memandang isu ini, serta tidak mengambil sikap dan langsung menyetop program tersebut, sehingga nantinya kelak kita juga yang rugi khususnya para generasi muda yang punya cita-cita tinggi atas pendidikan tinggi yang berkualitas kedepannya.

Pemerintah Taiwan Bantah Isu Magang Dieksplotasi 

Pemerintah Taiwan membantah mahasiswa Indonesia menjadi korban kerja paksa di Hsing Wu Science and Technology University. Pemerintah Taiwan kemudian menjelaskan program kuliah magang yang diikuti para mahasiswa ini.

Penjelasan tersebut disampaikan oleh Ketua Perwakilan Kantor Ekonomi dan Dagang Taipei (TETO) Indonesia di Jakarta, John C Cen dalam jumpa pers di kantornya, Gedung Artha Graha, Jakarta Selatan, Jumat 4 januari 2019. Pernyataan disampaikan dalam Bahasa Inggris yang kemudian diterjemahkan dalam keterangan tertulis.

“Pemerintah Taiwan selalu mementingkan kesejahteraan mahasiswa dan pekerja asing dan sangat mewajibkan semua universitas dan perguruan tinggi yang berpartisipasi dalam ‘Program Magang Industri-Universitas’ untuk mengikuti aturan dan peraturan yang relevan,” kata John.

John menegaskan para mahasiswa yang magang mendapatkan hak sesuai ketentuan. Dia juga membantah para mahasiswa bekerja lebih dari durasi yang ditentukan yaitu 20 jam.

“Dalam magang, siswa pada tahun pertama tidak akan diizinkan untuk bekerja lebih dari 20 jam setiap minggu kecuali di liburan musim panas dan musim dingin, dan semua harus mendapatkan izin kerja dan menikmati semua hak sesuai dengan ketentuan hukum perburuhan. Mereka harus memiliki asuransi kesehatan, mendapatkan bayaran yang sesuai, membayar dua kali lipat bila lembur, transportasi ke dan dari universitas yang diatur oleh otoritas universitas,” ungkapnya.

John mengklaim Kementerian Pendidikan Taiwan sudah memonitor universitas-universitas ini sejak pertama kali diluncurkan yaitu pada 2017. Ada sanksi bagi universitas yang melakukan penyimpangan. Sanksi pertama yaitu yaitu menghilangkan hak universitas untuk ikut serta di program kerjasama industri-universitas sementara yang kedua yaitu universitas bisa dituntut.

Setelah kabar dugaan kerja paksa ramai beredar, pemerintah Taiwan mengaku melakukan penyelidikan dengan menerjunkan seorang pejabat senior dari kementerian Pendidikan Taiwan. Pejabat itu mewawancarai para siswa pada 28 Desember 2018 dan 3 Januari 2019.

“Menurut semua pengaturan magang di luar kampus sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan Taiwan, dan mereka menyangkal bahwa mereka dilecehkan dalam program magang tersebut,” papar John.

“Semua siswa yang diwawancarai oleh pejabat dari Kementerian Pendidikan ditawari kesempatan untuk dipindahkan ke universitas lain, tetapi mereka memilih untuk tinggal di Universitas Hsing Wu,” sambungnya.

John juga mengklarifikasi kabar mahasiswa Indonesia yang mengikuti kuliah magang dipaksa untuk makan babi. Dia menegaskan hal itu tidak benar.

“Saya juga ingin mengklarifikasi beberapa laporan bahwa mahasiswa dipaksa makan babi, itu tidak benar. Itu benar-benar tidak benar, itu hoax,” ucap John dalam Bahasa Inggris.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed